brangol.desa.id Kabar perkembangan dari Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) yang menjadi salah satu perjuangan PPDI, menemui babak baru.

Hal ini seiring dengan informasi yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Suhajar Diantoro, disaat menemui Ketua Umum PPDI Moh. Tahril, Kamis (14/07) beberapa waktu yang lalu.

Dalam pertemuan tersebut Ketua Umum PPDI Moh. Tahril tampak didampingi oleh Wasekjen Agus Wahyudin yang berasal dari Kebumen. Sementara dari Kementerian Dalam Negeri tampak hadir Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo dan Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Aferi Syamsidar Fudail.

Selain agenda memperkenalkan kepengurusan PPDI hasil Munas di Pasuruan awal tahun kemarin, Moh. Tahril juga membicarakan beberapa agenda perjuangan PPDI paska pelantikan Pengurus Pusat pada awal bulan Juni di Bandung yang lalu.

Dalam kesemptan itu juga Sekjen Kementerian Dalam Negeri menyampaikan berkaitan setatus Kepala Desa dan Perangkat Desa sedang dilakukan perumusan formulanya dan NIPD akan dimasukan dalam perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 83 tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Nomer 67 tahun 2017.

Seperti diketahui Permendagri tersebut mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dimana sebagai revisi dari peraturan sebelumnya yang termuat dalam Permendagri no 83 Tahun 2015.

Ada harapan besar dari perangkat desa terkait dengan status kepala desa dan perangkat desa serta penerbitan NIPD ini untuk  dapat segera diterbitkan. Mengingat bahwa masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi dan merugikan perangkat desa.

Tidak heran perangkat desa sangat berharap ada kejelasan terkait status dan penguatan regulasi yang terkait dengan perangkat desa, melalui terbitnya revisi Permendagri itu nantinya.

Sumber berita : Puskominfo PPDI